sepertibantuan khusus bahan pokok sembako akan diberikan setiap bulan kepada 1,2 juta keluarga di dki jakarta yang bernilai rp600.000,00 selama 3 bulan, bantuan sosial tunai kepada 9 juta keluarga di luar jabodetabek sebesar rp600.000,00 diberikan setiap bulannya selama 3 bulan, pembebasan tarif listrik 450 va dan diskon tarif listrik untuk 900 PenyebabBantuan Sosial Belum Merata. Bantuan sosial sudah selayaknya diterima secara merata di seluruh wilayah di negeri ini tanpa terkecuali. Misalnya di Jakarta, penyaluran bantuan sosial telah dilakukan sejak Kamis, 9 April sehari sebelum PSBB diberlakukan yang kemudian disusul oleh wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Jakarta seperti Bogor dan Tangerang kemudian seluruh Indonesia. Bantuanlain yang masih disalurkan pemerintah adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) alias Kartu Sembako. Adapun indeks bantuan sembako ditetapkan sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk setiap Vay Tiền Nhanh. Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Medan25 Juli 2022 1231Jawaban yang tepat adalah E. Perhatikan penjelasan berikut, ya. Sinonim adalah persamaan makna kata. Untuk menemukan sinonim sebuah kata, kita dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dan Tesaurus Bahasa Indonesia. Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, kata 'mengutamakan' memiliki makna yang sama dengan kata mendahulukan, memprioritaskan, mementingkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, persamaan kata “mengutamakan” dari bagian teks eksposisi di atas adalah mendahulukan. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah E. - Pemerintah membagikan sejumlah bantuan langsung tunai BLT maupun bantuan jenis lainnya kepada masyarakat pada 2022. Pengadaan bantuan ini digelontorkan guna memulihkan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang belum juga Pemerintah Berikan BLT Minyak Goreng Rp Ini Cara Cek Penerimanya Berikut rincian 6 bantuan yang diusung pemerintah pada 2022 1. BPNT dan PKH Dikutip dari 20/12/2021, Kementerian Sosial Kemensos masih menyalurkan bantuan sosial yakni Program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT pada 2022. Bansos ini ditujukan kepada warga miskin dan rentan. Sebagai informasi, besaran bantuan PKH yang diberikan pada 2021 bergantung jumlah anggota keluarga penerima manfaat KPM, meliputi Keluarga dengan ibu hamil dan anak usia dini akan mendapatkan Rp 3 juta. Keluarga yang mempunyai anak di bangku SD mendapat bantuan sebesar Rp SMP Rp 1,5 juta, dan SMA Rp 2 juta. Keluarga yang mempunyai anggota disabilitas atau lansia mendapatkan Rp 2,4 juta. Sementara, besaran bantuan BPNT sebesar Rp per bulan. Baca juga Cara Klaim Beasiswa bagi Anak Peserta BPJS Ketenagakerjaan 2. Kartu Prakerja Instagram Syarat dan cara daftar Kartu Prakerja gelombang 25 dan solusi jika mengalami kendala saat mendaftar Program bantuan Kartu Prakerja juga masih berjalan hingga Rabu 6/4/2022. Saat ini, program Prakerja sudah pada pembukaan gelombang ke-25. Adapun jumlah penerima Kartu Prakerja 2022 ditargetkan sekitar 3-4,5 juta penerima. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto menyampaikan bahwa program pelatihan Prakerja yang ditawarkan pada 2022 masih tetap sama, yakni pelatihan semi bantuan sosial. Diketahui, insentif yang diberikan kepada pemegang Kartu Prakerja yang lolos pelatihan pertama yakni Insentif biaya mencari kerja, sebesar Rp per bulan selama empat bulan Insentif pengisian survei evaluasi, sebesar Rp per survei. Baca juga Insentif Kartu Prakerja, Berapa Besarannya? 3. BLT Dana Desa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan patokan untuk penggunaan dana desa DD 2022. Program BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin dan tidak mampu di desa dengan besaran bantuan tunai sebesar Rp per keluarga penerima manfaat KPM per bulan. Pada 2022, ada perubahan persentase penggunaan dana desa. “Sekitar 40 persen dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai BLT. Selebihnya, 60 persen dapat dimanfaatkan sebagai program Pemberdayaan untuk Masyarakat Desa," ujar Gus Halim. Menurut dia, fokus penggunaan dana desa 2022 untuk BLT dinilai sudah ini diklaim dapat meminimalkan dampak buruk pandemi Covid-19 bagi warga desa serta mempercepat penuntasan penanganan kemiskinan di desa. Baca juga BSU Pekerja 2022 Siap Cair Lagi, Cek Syarat Penerima Periode Sebelumnya 4. BSU screenshoot Lolos BSU Subsidi Gaji 2021 Dikutip dari Selasa 5/4/2022, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan bahwa pemerintah akan kembali memberikan bantuan subsidi upah BSU kepada pekerja/buruh dengan gaji kurang dari Rp 3,5 juta per bulan. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan, BSU direncanakan cair pada April 2022. Sebagai informasi, besaran dana BSU yang bakal cair yakni sebesar Rp 1 juta yang diberikan kepada masing-masing pekerja/buruh. Berdasarkan sasaran pekerja dan besaran bantuan yang diberikan, pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp 8,8 triliun untuk program BSU. Baca juga Bantuan yang Cair April 2022, dari BLT Minyak Goreng hingga BSU 5. BLT Minyak Goreng Dilansir dari Selasa 5/4/2022, Presiden Jokowi mengatakan bahwa BLT minyak goreng bernilai Rp yang akan diberikan setiap bulan selama 3 kali. Sehingga total bantuan mencapai Rp "Pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus yaitu April, Mei, dan Juni yang akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp ujar Jokowi. BLT minyak goreng akan disalurkan ke 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai BPNT. Bantuan itu juga akan diberikan ke penerima Program Keluarga Harapan PKH serta 2,5 juta pedagang kaki lima PKL yang berjualan gorengan. Cara mengecek BLT minyak goreng bisa melalui situs aplikasi Cek Bansos, dan mengunjungi Kantor Dinas Sosial. Baca juga Bantuan yang Masih Akan Disalurkan 2022 Bansos, Prakerja, hingga BLT 6. BLT UMKM Dikutip dari Rabu 6/4/2022, pemerintah berencana meneruskan program Bantuan Produktif Usaha Mikro BPUM alias BLT UMKM pada 2022. Terkait besaran bantuan, Menko Perekonomian Airlangga mennyebut, uang yang diterima pelaku usaha mencapai Rp per penerima. Ia menambahkan, sasaran bantuan ini mirip-mirip dengan bantuan kepada pedagang kaki lima PKL, pemilik warung, dan nelayan. Adapun bantuan UMKM ini ditujukan kepada 12 juta penerima. Baca juga Pemerintah Berikan BLT Minyak Goreng Rp Ini Cara Cek Penerimanya Bhayu Tamtomo Infografik 3 Penyebab Gagalnya Pencairan Insentif Kartu Prakerja Sumber Dewi Arianti Saptoyo, Alinda Hardiantoro, Fika Nurul Ulya Editor Rendika Ferri Kurniawan, Yoga Sukmana Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. › Sudah 26 tahun pemerintah pusat memberikan sejumlah kewenangan kepada daerah. Namun, ironisnya, masih banyak daerah yang bergantung pada bantuan pusat untuk memenuhi kebutuhannya. KOMPAS/NINA SUSILOPresiden Joko Widodo menyalami Bupati Sumba Tengah Umbu S Pateduk yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Apkasi. Kamis 5/7/2018, Presiden bertemu dengan 23 pengurus Apkasi. Pertemuan diawali dengan sesi foto otonomi daerah belum sepenuhnya tercapai. Meski sudah diterapkan selama 26 tahun, banyak daerah yang belum mandiri secara fiskal dan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Persoalan yang tak kunjung selesai ini menunjukkan fondasi otonomi daerah di Indonesia masih salah satu tujuan penerapan otonomi daerah adalah memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Selain itu, pengembangan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Namun, kenyataannya, masih banyak daerah yang belum mampu membiayai operasional serta pembangunan daerah secara mandiri. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, terdapat tiga provinsi atau 8,82 persen dari 34 provinsi dengan pendapatan asli daerah PAD di bawah 20 persen total anggaran pendapatan daerah. Ini berarti lebih dari 80 persen belanja operasional dan pembangunan dibiayai pemerintah provinsi itu adalah Papua Barat 7,47 persen, Papua 13,84 persen, dan Aceh 19,23 persen. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tiga provinsi itu lebih banyak dibiayai dari dana transfer daerah dan dana desa MAPSPeta Provinsi Papu dan Provinsi Papua jika dilihat dari sisi kapasitas fiskal daerah, terdapat 17 provinsi yang kapasitas fiskalnya masuk kategori rendah dan sangat rendah. Kemudian, ada sembilan provinsi yang masuk kategori tinggi dan sangat tinggi. Sisanya, delapan provinsi masuk kategori sedang.”Ini tentu menjadi sangat ironis mengingat kewenangan telah diberikan kepada daerah, sementara keuangan masih bergantung kepada pemerintah pusat,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam pidato yang dibacakan Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro dalam acara puncak peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-26, Senin 25/4/2022 di Gedung Kemendagri, juga Otonomi Daerah Dinilai Belum OptimalMendagri mengaku prihatin dengan kondisi keuangan daerah yang masih bergantung kepada pemerintah pusat. Hal ini mencerminkan filosofis dari tujuan otonomi daerah belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan setelah 26 tahun tentu menjadi sangat ironis mengingat kewenangan telah diberikan kepada daerah, sementara keuangan masih bergantung kepada pemerintah pusatSecara filosofis, tujuan dilaksanakan otonomi daerah dengan mendelegasikan sebagian kewenangan konkuren adalah untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan PAD serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan karena itu, Mendagri mengimbau daerah-daerah dengan PAD rendah agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang ada. Ini penting agar PAD meningkat, bahkan bisa melebihi dana transfer daerah dan dana desa dari pemerintah pusat. Akan tetapi, terobosan dilakukan tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan samping itu, Tito mengapresiasi daerah-daerah otonom baru yang justru telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya. Peningkatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dengan begitu, Indeks Pembangunan Manusia IPM dapat ditingkatkan dan angka kemiskinan bisa diturunkan. Selain itu, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang A SETYAWANMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian kiri seusai melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani kanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 13/4/2022. Sementara kepada daerah yang kemampuan PAD dan fiskal baik, tetapi skor IPM masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi, dan akses infrastruktur belum baik, Tito mengingatkan perlunya evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD telah tepat sasaran, efektif, serta Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD Herman N Suparman juga prihatin dengan persoalan kemandirian fiskal daerah ini yang terus disinggung Mendagri pada setiap perayaan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan ada persoalan serius yang harus segera dicari jalan keluarnya karena ketergantungan daerah kepada pusat sudah begitu besar.”Artinya memang kalau melihat kondisi seperti itu, bisa dikatakan fondasi otonomi daerah di Indonesia masih keropos, dalam arti belum bisa benar-benar mandiri,” kondisi itu, KPPOD berpandangan pemerintah daerah perlu melakukan reformasi perpajakan guna meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus mulai memanfaatkan platform digital untuk proses pemungutan pajak dan retribusi yang lebih efektif dan terpisah, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat DPR Junimart Girsang mengatakan, ada tiga kendala yang menyebabkan daerah tidak bisa mandiri, yaitu sumber daya manusia, geografis, dan sumber daya juga Peringati Hari Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Luncurkan Dua Sistem Daring untuk Pemerintah DaerahSaat membentuk daerah otonom baru, pemerintah pusat tak mengevaluasi kesiapan ketiga faktor tersebut secara detail. Alhasil, ketika menjadi daerah otonom, pemimpin daerahnya tak mampu menggenjot itu, menurut Junimart, menjadi akar persoalan ketergantungan pemimpin daerah kepada pusat. Untuk itu, pemerintah pusat harus mengoptimalkan fungsi evaluasi dan pengawasan agar persoalan itu tidak terus berlarut-larut. Perlu pula pemerintah pusat membuat aturan yang tegas dan jelas, misalnya tidak akan memberikan bantuan jika tak ada perbaikan PAD.

bantuan yang disalurkan oleh pemerintah daerah masih belum merata